Palembang, Silampari Terkini – Agenda Reses Masa Persidangan II Tahun 2026 Anggota DPRD Kota Palembang Daerah Pemilihan (Dapil) IV berlangsung di Kantor Camat Sako, Kamis (23/4/2026), diwarnai kekecewaan sejumlah peserta. Hal itu dipicu ketidakhadiran Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Palembang di tengah tingginya antusiasme masyarakat dan pelaku usaha yang hadir.
Kegiatan reses yang dimulai pukul 09.30 WIB tersebut mengusung agenda tatap muka langsung dengan perwakilan ritel besar seperti Indogrosir, Indomaret, Superindo, Bulog, serta pengurus Koperasi Merah Putih se-Dapil IV.
Ketua Reses Dapil IV DPRD Kota Palembang, Ruspanda Karibullah, S.T., menyampaikan kekecewaannya atas absennya perwakilan dari pihak eksekutif. Menurutnya, ketidakhadiran pimpinan Dinas Koperasi dan UMKM menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap aspirasi masyarakat.
“Hari ini kami merasa sangat kecewa dan merasa institusi ini tidak dihargai. Padahal, agenda hari ini dihadiri banyak anggota Koperasi Merah Putih yang sangat antusias ingin menyampaikan aspirasinya secara langsung,” tegas Ruspanda kepada awak media di sela kegiatan.
Ia menilai, ketidakhadiran instansi terkait sangat disayangkan karena Dinas Koperasi dan UMKM merupakan ujung tombak dalam pembinaan UMKM dan koperasi di Kota Palembang. Berdasarkan jadwal resmi yang telah diedarkan sebelumnya, dinas tersebut tercantum sebagai mitra kerja urutan ke-8 yang dijadwalkan hadir.
“Bagaimana kita mau memajukan UMKM dan mengurai persoalan koperasi di Palembang, kalau di forum resmi untuk mendengar keluhan masyarakat saja mereka enggan turun? Masyarakat butuh solusi konkret, bukan sekadar program tanpa kehadiran di lapangan,” ujarnya.
Insiden ini menjadi sorotan terkait perlunya peningkatan sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif di lingkungan Pemerintah Kota Palembang. Sikap kurang responsif dari pejabat terkait dinilai mencederai semangat pelayanan publik.
Melalui forum reses tersebut, jajaran anggota DPRD Dapil IV berharap Pemerintah Kota Palembang, khususnya Wali Kota, dapat segera mengevaluasi kedisiplinan serta komitmen para pejabat daerah agar kejadian serupa tidak terulang dan merugikan masyarakat luas.