LUBUK LINGGAU – Isu dugaan permainan dan kebocoran distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi kembali mencuat di Lubuklinggau. Kali ini, sorotan tajam diarahkan ke sistem distribusi di lingkungan Pertamina Patra Niaga yang dinilai belum transparan.
Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Peduli Pengawas Energi Daerah Musi Rawas, Lubuklinggau, dan Muratara (FPPE MLM) menggelar aksi unjuk rasa di depan Depo Pertamina Patra Niaga Lubuklinggau, Kamis (30/4/2026). Aksi ini menyoroti dugaan keterlibatan oknum dalam rantai distribusi BBM subsidi yang dinilai merugikan masyarakat.
Aksi tersebut dipicu oleh temuan penggerebekan gudang BBM ilegal di wilayah Musi Rawas oleh Polda Sumatera Selatan. Namun, massa menilai langkah tersebut belum menyentuh akar persoalan utama, yakni dugaan permainan di tingkat internal distribusi.
Koordinator aksi, Faisal, menegaskan bahwa kebocoran BBM subsidi tidak mungkin terjadi tanpa adanya celah sistem atau keterlibatan pihak tertentu.
“Distribusi BBM tidak mungkin berjalan liar tanpa pembiaran atau dugaan keterlibatan oknum. Ini yang harus diusut tuntas,” ujarnya dalam orasi.
Senada, Koordinator Lapangan Nasrudin menyoroti lemahnya sistem pengawasan yang dinilai membuka ruang terjadinya praktik penyimpangan.
“Kalau pengawasan berjalan ketat dan transparan, tidak akan ada ruang bagi permainan BBM. Ini menunjukkan ada sistem yang longgar atau sengaja dilonggarkan,” tegasnya.
Sementara itu, Angga menyoroti dampak langsung yang dirasakan masyarakat akibat dugaan kebocoran distribusi BBM subsidi.
“Yang dirugikan itu masyarakat kecil. BBM subsidi yang seharusnya mudah diakses justru langka, sementara diduga ada pihak yang mengambil keuntungan,” katanya.
Dalam orasi lainnya, Rudi menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak tebang pilih terhadap seluruh pihak yang terlibat.
“Jangan hanya sopir atau pelaku lapangan yang ditindak. Jika ada oknum di dalam yang bermain, harus diungkap dan diproses hukum,” ujarnya.
Massa juga menilai pengungkapan puluhan ton BBM ilegal oleh aparat justru menguatkan indikasi adanya persoalan serius dalam sistem pengawasan distribusi BBM subsidi.
FPPE MLM mendesak dilakukannya audit menyeluruh serta pembersihan internal di tubuh Pertamina Patra Niaga Lubuklinggau. Mereka juga menuntut keterbukaan data distribusi BBM subsidi serta penindakan tegas terhadap aktor intelektual yang diduga berada di balik praktik mafia BBM.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan aparat kepolisian dan TNI. Perwakilan massa akhirnya diterima oleh Manager Fuel Terminal Lubuklinggau PT Pertamina Patra Niaga, Wawan Prabawa, untuk menyampaikan tuntutan secara langsung.
Massa berharap, dugaan permainan BBM subsidi ini dapat diusut secara transparan dan menyeluruh agar distribusi kembali tepat sasaran serta tidak lagi disalahgunakan.