MUSI RAWAS – Harapan para eks penyuluh pertanian di Kabupaten Musi Rawas untuk mendapatkan kejelasan status kembali mengemuka. Ketua Forum Eks Penyuluh berharap adanya dukungan penuh dari Pemerintah Kabupaten Musi Rawas, khususnya melalui Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan (DTPHP), agar proses pengalihan status dapat segera direalisasikan.
Dorongan tersebut bukan tanpa alasan. Para eks penyuluh menilai kejelasan status sangat penting demi keberlanjutan peran mereka dalam mendukung sektor pertanian daerah, yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian masyarakat.
Menanggapi hal itu, Kepala UPT Balai Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Sonny Dante, memberikan penjelasan terkait posisi DTPHP dalam persoalan tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya pada prinsipnya siap mendukung, namun tetap harus mengikuti aturan yang berlaku.
“DTPHP ini sifatnya hanya sebagai pelaksana kebijakan. Bukan berarti kami tidak mendukung. Selama ada instruksi dari pemerintah pusat, tentu akan kami penuhi seluruh persyaratan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Sonny juga menambahkan bahwa tanpa adanya regulasi atau instruksi resmi dari pemerintah pusat, pihaknya tidak memiliki kewenangan untuk mengambil langkah lebih jauh.
“Kalau ada perintah, pasti kami proses dan bantu. Tapi kalau belum ada instruksi dan regulasi dari pusat, kami tidak bisa bergerak,” tegasnya.
Situasi ini membuat nasib eks penyuluh pertanian di Musi Rawas masih berada dalam ketidakpastian. Di satu sisi, mereka berharap adanya percepatan kebijakan, namun di sisi lain pemerintah daerah harus tetap menunggu payung hukum dari pusat.
Kondisi tersebut pun menjadi perhatian berbagai pihak, mengingat peran strategis penyuluh pertanian dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di daerah.
Dengan adanya komunikasi yang terus dibangun antara forum eks penyuluh dan pemerintah daerah, diharapkan solusi konkret segera hadir, sehingga tidak ada lagi ketidakjelasan yang berlarut-larut.