INDRAGIRI HILIR – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Indragiri Hilir menggelar Aksi Mimbar Bebas sebagai bentuk kepedulian nyata terhadap berbagai persoalan sosial, pendidikan, infrastruktur, dan penegakan hukum yang dinilai semakin mendesak untuk segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. Seperti dilaporkan oleh reporter HR Wijaksono, gerakan moral di tengah carut-marut penataan kota dan penegakan regulasi yang kian memprihatinkan ini dilaksanakan pada Senin (18/5/2026).
Dalam aksi tersebut, PC PMII menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai penyambung lidah rakyat untuk membawa tuntutan yang lahir dari realitas sosial masyarakat Indragiri Hilir.
Ketua PC PMII Indragiri Hilir, Zulfikar, menyatakan bahwa gerakan ini merupakan tamparan keras bagi jalannya roda pemerintahan yang dinilai pasif.
“Hari ini kami berdiri membawa suara rakyat. Kami tidak ingin pemerintah hanya hadir dalam seremoni, tetapi absen dalam menyelesaikan persoalan nyata masyarakat. Parkir liar harus ditertibkan, pendidikan harus merata, anak-anak harus diselamatkan dari jalanan, jalan rusak harus diperbaiki, dan tempat hiburan malam yang melanggar aturan harus ditindak tegas. PMII akan terus menjadi garda terdepan dalam mengawal keadilan sosial,” ujar Zulfikar dalam orasinya.
Secara garis besar, terdapat lima poin tuntutan utama yang dilayangkan oleh massa aksi kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir:
Dalam aksi tersebut, PC PMII menegaskan bahwa mahasiswa hadir sebagai penyambung lidah rakyat, membawa tuntutan yang lahir dari realitas sosial masyarakat Indragiri Hilir.
1. Tertibkan dan berantas parkir liar di seluruh wilayah Kabupaten Indragiri Hilir
-DPRD dan pemerintah daerah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan parkir.
-Menindak tegas juru parkir ilegal tanpa legalitas resmi.
-Transparansi retribusi parkir demi mencegah kebocoran PAD dan pungli.
2. Copot dan cabut izin seluruh tempat hiburan malam yang melanggar aturan
-Audit total legalitas tempat hiburan malam di Indragiri Hilir.
-Tutup permanen usaha yang terbukti melanggar perda, jam operasional, atau merusak ketertiban sosial.
-DPRD wajib menjalankan fungsi pengawasan secara serius, bukan sekadar formalitas.
3. Selamatkan anak-anak di bawah umur dari eksploitasi jalananRazia humanis dan pembinaan terhadap eksploitasi anak sebagai badut jalanan.
-Dinas terkait wajib menghadirkan solusi pendidikan, perlindungan sosial, dan pemberdayaan keluarga miskin.
-Pastikan setiap anak mendapatkan hak pendidikan yang layak.
4. Prioritaskan pendidikan dan kesejahteraan generasi muda
- Perjuangkan akses pendidikan yang merata dan berkualitas.
- Hadirkan program nyata untuk menekan angka putus sekolah.
5. Mendesak DPRD Kabupaten Indragiri Hilir untuk berpihak kepada rakyat
- Jangan tutup mata terhadap persoalan sosial yang terjadi.
- DPRD harus hadir sebagai representasi masyarakat, bukan penonton atas kekacauan daerah.
PC PMII Kabupaten Indragiri Hilir menegaskan bahwa perjuangan ini bukan sekadar kritik, tetapi panggilan perubahan. Kami hadir untuk menyuarakan kepentingan rakyat, menjaga moral sosial, dan memastikan pemerintah tidak abai terhadap persoalan nyata masyarakat.
“PMII Bergerak, Rakyat Berdaulat!”
“Mimbar Bebas adalah Suara Perubahan!”
PC PMII Indragiri Hilir
Reporter: HR Wijaksono