PRABUMULIH – Reformasi kelembagaan Polri kini memasuki fase baru berbasis riset nasional dan penguatan data ilmiah. Tim Puslitbang Polri turun langsung ke wilayah jajaran Polda Sumatera Selatan untuk menguji efektivitas pelaksanaan fungsi pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) di tingkat kewilayahan, sekaligus mengevaluasi optimalisasi dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Kegiatan penelitian dilaksanakan di Polres Prabumulih, Selasa (3/3/2026), sebagai bagian dari arsitektur besar reformasi Polri berbasis data, evaluasi ilmiah, dan penguatan kelembagaan presisi.
Kapolres Prabumulih, Bobby Kusumawardhana, memimpin langsung diskusi strategis bersama Ketua Tim Puslitbang Polri, Yudi Chandra E. Dalam forum tersebut, jajaran memaparkan praktik, tantangan, serta kebutuhan penguatan fungsi tipikor di lapangan.
Penelitian ini tidak sekadar mengumpulkan data administratif, tetapi mengkaji secara komprehensif tiga aspek kunci:
1. Kapasitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM) penyidik tipikor
2. Transformasi mindset serta budaya integritas
3. Struktur kelembagaan dan efektivitas koordinasi antarunit
Pendekatan ini menempatkan kewilayahan sebagai simpul strategis dalam sistem pemberantasan korupsi nasional.
“Reformasi harus berbasis data dan evaluasi ilmiah. Kami membuka ruang diskusi seluas-luasnya agar fungsi tipikor di kewilayahan semakin profesional, transparan, dan akuntabel,” tegas AKBP Bobby Kusumawardhana.
Selain fokus pada penguatan tipikor, tim peneliti juga mengkaji peran Polri dalam mendukung implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini dinilai sebagai bagian penting dari strategi ketahanan gizi nasional menuju visi Indonesia Emas.
Keterlibatan unsur akademik dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) turut memperkuat validitas dan integritas hasil penelitian, sehingga rekomendasi yang dihasilkan diharapkan berbasis kajian objektif dan terukur.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan, Nandang Mu’min Wijaya, menegaskan bahwa penelitian Puslitbang Polri merupakan langkah konkret untuk memastikan reformasi berjalan sistematis dan terarah.
“Reformasi Polri bukan retorika. Setiap fungsi, termasuk tipikor di kewilayahan, harus terukur dan berbasis riset. Wilayah Sumsel menjadi bagian dari penguatan sistem nasional,” ujarnya.
Ia menambahkan, dukungan terhadap program MBG menunjukkan peran Polri tidak hanya pada aspek penegakan hukum, tetapi juga dalam menjaga stabilitas serta mengawal kebijakan strategis negara.
Dengan riset nasional yang menyasar langsung tingkat kewilayahan, Polri menegaskan komitmennya membangun institusi yang presisi, transparan, dan akuntabel berbasis data serta kebutuhan riil di lapangan.