Palembang – Sekretaris Daerah Kota Palembang, Aprizal Hasyim, menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) bukanlah momok yang menakutkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD), melainkan mitra strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan pengawasan program unggulan daerah. Hal itu disampaikannya saat membuka Gelar Pengawasan Daerah Kota Palembang Tahun 2025 yang berlangsung di Imperial Ballroom, Lantai 3 Hotel Harper Palembang, Kamis (27/11/2025).
Mengusung tema “Optimalisasi Peran APIP dalam Memperkuat Pengawasan Program Strategis Nasional dan Program Unggulan Daerah di Pemerintah Kota Palembang Tahun 2026,” kegiatan ini menjadi wahana strategis untuk menguatkan peran Inspektorat dalam mengawal pelaksanaan program strategis nasional maupun program unggulan Pemerintah Kota Palembang.
Sekda Aprizal menyampaikan apresiasi tinggi kepada Inspektorat Kota Palembang yang dinilai konsisten memperkuat fungsi pengawasan internal. Ia menegaskan bahwa forum ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengawasan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Menurutnya, tantangan pemerintahan daerah ke depan menuntut birokrasi bekerja lebih cermat, terbuka, dan berintegritas.
“Peran Inspektorat sebagai APIP tidak hanya menjadi alat kontrol, tetapi juga mitra strategis yang membantu perangkat daerah memperbaiki sistem, memperkuat kepatuhan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ujarnya.
Aprizal juga berharap kegiatan ini mampu melahirkan sinergi yang lebih solid antara Inspektorat dan seluruh OPD. Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti setiap hasil pengawasan bukan sebagai beban, melainkan sebagai pedoman untuk meningkatkan kinerja.
“Apabila terdapat temuan, hal itu harus menjadi dasar untuk memperbaiki mekanisme kerja, memperkuat budaya integritas, dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kota Palembang,” tegasnya.
Di akhir sambutan, ia mengimbau seluruh perangkat daerah agar responsif terhadap rekomendasi pengawasan dan terus memperkuat pengendalian internal sebagai bagian dari upaya mewujudkan pemerintahan yang efisien, berintegritas, dan dipercaya publik.