LUBUK LINGGAU — Menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-25 Kota Lubuk Linggau pada 17 Oktober 2026, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Lubuk Linggau mendesak Pemerintah Kota Lubuk Linggau di bawah kepemimpinan Wali Kota H. Rachmat Hidayat, M.I.Kom., dan Wakil Wali Kota H. Rustam Effendi, S.H., membuka evaluasi realisasi visi dan misi Linggau Juara secara transparan, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
HMI menegaskan, peringatan hari jadi kota tidak seharusnya hanya menjadi panggung seremoni dan narasi keberhasilan. Momentum ini justru harus dimanfaatkan untuk mengukur sejauh mana janji politik direalisasikan, bagaimana anggaran publik dikelola, serta seberapa besar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Wakil Sekretaris Umum Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah HMI Cabang Lubuk Linggau, Muhammad Ibnu Al-Kautsar, menegaskan bahwa pemerintah perlu menunjukkan capaian kinerja berdasarkan data yang dapat diuji, bukan sekadar menyampaikan klaim keberhasilan.
“Jangan sampai pemerintah sibuk merayakan hari jadi kota, sementara masyarakat masih mempertanyakan kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, dan realisasi program yang dijanjikan. Ukuran keberhasilan bukan seberapa meriah perayaan, melainkan seberapa nyata manfaat kebijakan dirasakan masyarakat,” tegas Ibnu.
Menurut HMI, sejumlah persoalan yang menjadi perhatian masyarakat perlu dijadikan bahan evaluasi serius oleh pemerintah daerah. Di antaranya, pemberitaan mengenai kondisi GOR Sport Center yang dilaporkan terbengkalai dan mengalami kerusakan, serta kritik terhadap perencanaan dan fasilitas Food Court Merdeka Juara.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kualitas perencanaan, pengawasan pembangunan, pemeliharaan, dan keberlanjutan pengelolaan fasilitas publik. Pemerintah perlu memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi terkini, langkah perbaikan, serta tanggung jawab instansi terkait.
Di sektor pendidikan, program seragam sekolah gratis juga perlu disampaikan perkembangannya secara transparan, mulai dari proses pengadaan hingga kepastian penyaluran kepada para siswa.
Sementara itu, dugaan pungutan liar terkait dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) yang diberitakan melibatkan pegawai di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan harus ditangani secara objektif, transparan, dan sesuai ketentuan hukum, dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
Persoalan pengaturan lalu lintas dalam pelaksanaan Car Free Night (CFN) turut menjadi perhatian. HMI menilai, setiap kegiatan yang menggunakan ruang publik harus direncanakan dengan matang, termasuk memastikan akses kendaraan darurat tetap tersedia dan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama.
Di tengah tekanan fiskal dan perubahan transfer ke daerah, pemerintah juga dituntut menjelaskan strategi penentuan prioritas anggaran. Keterbatasan fiskal harus dijawab dengan perencanaan yang efektif dan tepat sasaran, bukan menjadi alasan untuk mengabaikan pelayanan dasar. Setiap penggunaan anggaran publik harus dapat dijelaskan dan dipertanggungjawabkan.
Fungsionaris HMI Cabang Lubuk Linggau, Satrya S, menegaskan bahwa perjalanan pemerintahan Kota Lubuk Linggau yang mengusung tagline Linggau Juara harus menjadi momentum evaluasi serius, bukan sekadar ruang membangun citra keberhasilan.
Menurutnya, kinerja pemerintah harus diukur melalui realisasi janji politik, kualitas pelayanan publik, pemerataan pembangunan, efektivitas penggunaan anggaran, serta kemampuan menyelesaikan persoalan mendasar yang dihadapi masyarakat.
“Jangan sampai pemerintah merasa cukup dengan menjalankan program dan mempublikasikan kegiatan, sementara masyarakat masih menunggu penyelesaian persoalan mendasar. Kami ingin melihat keberanian pemerintah membuka data, mengevaluasi kebijakan, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara transparan,” tegas Satrya.
Ia menambahkan, kritik mahasiswa tidak seharusnya dipandang sebagai gangguan terhadap jalannya pemerintahan. Sebaliknya, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial untuk memastikan kekuasaan tetap berjalan sesuai kepentingan masyarakat.
Pemerintah, lanjutnya, harus terbuka terhadap masukan dan kritik. Jawaban normatif tanpa diikuti langkah konkret hanya akan memperlebar jarak antara janji politik dan harapan masyarakat.
Tiga Tuntutan HMI Cabang Lubuk Linggau
Dalam pernyataan sikapnya, HMI Cabang Lubuk Linggau menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
1. Buka Rapor Janji Politik dan Transparansi Anggaran Publik
HMI mendesak Wali Kota dan Wakil Wali Kota Lubuk Linggau membuka evaluasi realisasi visi dan misi Linggau Juara, meliputi capaian program prioritas, penggunaan anggaran, jumlah penerima manfaat, serta program yang belum terlaksana.
Setiap klaim keberhasilan harus didukung data yang dapat diakses dan diuji publik. Apabila terdapat program yang belum terealisasi, pemerintah harus menjelaskan kendala, tahapan penyelesaian, dan target waktunya secara terbuka.
2. Tuntaskan Persoalan Masyarakat dan Evaluasi Kinerja OPD
HMI mendesak pemerintah memprioritaskan perbaikan fasilitas publik, pemerataan infrastruktur, realisasi program pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan masyarakat, serta jaminan keselamatan dalam setiap kegiatan publik.
Setiap persoalan harus memiliki target penyelesaian dan batas waktu yang jelas, disertai evaluasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab.
3. Perkuat Pengawasan dan Pertanggungjawaban Publik
HMI meminta Inspektorat dan DPRD Kota Lubuk Linggau menjalankan fungsi pengawasan secara substantif, memastikan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti, serta mendorong pemeriksaan objektif terhadap setiap dugaan penyimpangan sesuai ketentuan hukum.
Pengawasan tidak boleh berhenti pada administrasi dan laporan formal, tetapi harus memastikan bahwa kebijakan, program, dan anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
HMI Cabang Lubuk Linggau menegaskan bahwa kritik tersebut bukan untuk menafikan program pemerintah yang telah berjalan. Sebaliknya, kritik disampaikan untuk memastikan setiap kebijakan, pelaksanaan program, dan penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Satrya S menegaskan, HMI tidak akan berhenti pada kritik dan pernyataan sikap apabila pemerintah tidak menunjukkan langkah konkret dalam menjawab tuntutan tersebut.
“Jika pemerintah tidak menunjukkan keterbukaan dan keseriusan dalam menjawab tuntutan masyarakat, HMI Cabang Lubuk Linggau siap menggelar aksi demonstrasi secara tertib dan konstitusional. Bagi kami, HUT ke-25 bukan sekadar perayaan, tetapi momentum untuk menagih komitmen dan memastikan pemerintah benar-benar bekerja untuk rakyat,” tegasnya.
Menutup pernyataan sikapnya, Muhammad Ibnu Al-Kautsar dan Satrya S menegaskan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pembangunan, melainkan pemegang hak untuk mengetahui, mengawasi, mengkritik, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah.
“Jika program berhasil, buka datanya. Jika belum selesai, jelaskan kendalanya. Jika ada dugaan penyimpangan, lakukan pemeriksaan sesuai hukum. Jangan meminta rakyat percaya pada keberhasilan yang tidak dibuka pertanggungjawabannya. Usia kota boleh bertambah, tetapi janji politik tidak boleh dibiarkan tanpa kejelasan realisasi,” tutup mereka.
Bagi HMI Cabang Lubuk Linggau, HUT ke-25 harus menjadi momentum untuk menguji komitmen pemerintah melalui hasil nyata, bukan sekadar slogan. Sebab, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya program yang diumumkan, tetapi dari manfaat yang dirasakan masyarakat dan kesediaan pemerintah mempertanggungjawabkan setiap kebijakannya.