MUSI RAWAS — Kejaksaan Negeri (Kejari) Musi Rawas kembali melaksanakan pemusnahan barang bukti perkara tindak pidana umum yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht), sebagai bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan sekaligus bentuk komitmen terhadap pengelolaan barang bukti yang profesional, akuntabel dan transparan.
Kegiatan tersebut menjadi momentum penting untuk memastikan setiap barang bukti yang telah dinyatakan dalam amar putusan pengadilan dirampas untuk dimusnahkan, benar-benar ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam kegiatan tersebut, Kejari Musi Rawas memusnahkan barang bukti dari 20 perkara yang telah berkekuatan hukum tetap pada tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 11 perkara narkotika dan 9 perkara Orang dan Harta Benda (Oharda).
Adapun barang bukti yang dimusnahkan meliputi 71,558 gram sabu, 7 butir ekstasi, 2 bilah senjata tajam, 12 helai pakaian, serta 1 buah tojok.
Pemusnahan dilakukan dengan metode yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing barang bukti. Barang bukti narkotika dan psikotropika dimusnahkan dengan cara dihancurkan dan dicampurkan dengan air atau zat tertentu sehingga tidak dapat digunakan kembali. Sementara barang bukti lainnya dihancurkan menggunakan mesin penghancur atau dibakar hingga tidak memiliki fungsi sebagaimana semula.
Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas dalam sambutannya menyampaikan bahwa pemusnahan barang bukti merupakan bagian dari pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Pelaksanaan tersebut mengacu pada ketentuan Bab XIX tentang Pelaksanaan Putusan Pengadilan, Pasal 342 dan ketentuan terkait lainnya dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Menurutnya, pemusnahan barang bukti tidak hanya bertujuan menindaklanjuti putusan pengadilan, tetapi juga untuk mencegah potensi penyalahgunaan, menghindari penumpukan maupun hilangnya barang bukti, serta menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Musi Rawas.
Lebih dari sekadar proses administratif, pemusnahan barang bukti menjadi bagian dari upaya menghadirkan proses penegakan hukum yang dapat dilihat dan dipahami masyarakat.
Karena itu, kegiatan tersebut dilaksanakan secara terbuka dan turut diliput oleh media. Keterbukaan ini menjadi bagian dari upaya Kejari Musi Rawas dalam memberikan informasi kepada publik mengenai proses penanganan perkara, termasuk bagaimana barang bukti yang telah memiliki kekuatan hukum tetap diperlakukan.
Transparansi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa barang bukti bukan sekadar benda yang tersimpan dalam proses hukum, melainkan bagian dari perkara yang harus dikelola secara bertanggung jawab sejak awal hingga putusan pengadilan selesai dilaksanakan.
Kegiatan ini juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) dan sejumlah instansi terkait, di antaranya Bupati Musi Rawas, Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Kepala Kepolisian Resor Musi Rawas, Komandan Kodim 0406 Lubuklinggau, Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas, Kepala BNN Kabupaten Musi Rawas, Kepala Lapas Kelas IIA Lubuklinggau, Kepala Lapas Narkotika Kelas IIA Muara Beliti, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas, serta tamu undangan lainnya.
Kepala Kejaksaan Negeri Musi Rawas juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, khususnya jajaran Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti beserta staf yang menjadi leading sector kegiatan.
Sinergi antarlembaga, menurutnya, perlu terus dijaga dan diperkuat agar pelaksanaan tugas penegakan hukum dapat berjalan secara tertib, profesional dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Pada akhirnya, pemusnahan barang bukti bukan hanya tentang menghilangkan benda yang telah selesai menjalani proses hukum. Di balik kegiatan tersebut terdapat pesan tentang kepastian hukum, tanggung jawab institusi, keterbukaan kepada masyarakat, dan pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum.
Melalui kegiatan tersebut, Kejaksaan Negeri Musi Rawas menegaskan komitmennya untuk terus melaksanakan tugas dan kewenangan secara profesional serta membangun sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi mendukung terwujudnya tujuan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

