MUSI RAWAS — Sebanyak 23 titik panas (hotspot) terdeteksi di wilayah Kabupaten Musi Rawas. Kondisi ini menjadi peringatan dini bagi pemerintah, aparat, perusahaan, dan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap ancaman Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Upaya pencegahan dan kesiapsiagaan Karhutla dibahas dalam Rapat Koordinasi Pemerintah bersama perusahaan pemegang HGU dan PBPH melalui Zoom Meeting, Senin (7/9/2026), yang berlangsung di Ruang Bina Praja Pemkab Musi Rawas.
Mewakili Kapolres Musi Rawas, Kabag Ops AKP P. Freddy Rajagukguk, S.H., M.H. mengikuti rapat bersama unsur Polri, TNI, Kejaksaan, Damkar, Dishub, Kesbangpol, Dinas Perizinan serta pemerintah daerah.
Dalam rapat tersebut, dibahas penguatan patroli, pemantauan hotspot, kesiapan personel dan peralatan, serta percepatan koordinasi apabila ditemukan indikasi kebakaran.
Kapolres Musi Rawas AKBP Agung Adhitya Prananta, S.H., S.I.K., M.H. menegaskan pentingnya deteksi dini dan respons cepat. Terlebih, berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan, ISPU Musi Rawas pada 8 September 2026 tercatat 137 dengan parameter PM2,5, yang masuk kategori tidak sehat.
“Kita harus mengedepankan pencegahan dan deteksi dini. Setiap informasi terkait hotspot maupun indikasi kebakaran harus segera ditindaklanjuti. Jangan sampai api sudah membesar baru kita bergerak,” tegas Kapolres.
Untuk mempercepat penanganan, unsur Forkopimda dan Forkopimcam Musi Rawas juga telah memiliki grup komunikasi khusus penanggulangan kebakaran. Wadah tersebut digunakan untuk mempercepat penyampaian informasi hotspot, asap maupun kejadian kebakaran sehingga pengerahan personel dan peralatan dapat segera dilakukan.
Kapolres meminta seluruh jajaran memperkuat patroli di wilayah rawan serta memastikan perusahaan pemegang HGU dan PBPH menyiagakan personel dan sarana pemadam.
Sebanyak 23 hotspot tersebut harus menjadi alarm bersama. Setiap titik panas perlu segera diverifikasi di lapangan agar potensi kebakaran dapat ditangani sebelum meluas.
Sinergi pemerintah, TNI-Polri, perusahaan, Damkar, BPBD, Manggala Agni, pemerintah kecamatan dan desa serta masyarakat menjadi kunci dalam mencegah Karhutla.
