MUSIRAWAS - Alokasi dana APBD 2025 pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ( DPPKB) Musi Rawas diduga ada yang tidak sesuai peruntukan.
Dari hasil investigasi dan informasi di lapangan,Dinas PPKB Musi Rawas pada tahun 2025 melaksanakan kegiatan APBD dengan dana sebesar Rp 12.715.392.766 yang terealisasi 88,09 persen atau sebesar Rp 11.201.844.747.
Anggaran tersebut diketahui dialokasikan untuk belanja pegawai sebesar Rp 3.336.847.472 atau terealisasi 88,42 persen dari anggaran tersedia Rp 3.773.583.181, kemudian untuk belanja barang dan jasa sebesar Rp 7.213.987.276 dan Belanja modal Rp 651.009.999 .
Dari uraian alokasi dana tersebut, diduga ada kegiatan yang tidak sesuai serta terindikasi Mark up, diantaranya pada kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah yang terealisasi sebesar Rp 527.599.999 dari anggaran disediakan sebesar Rp 635.000.000.Diduga pada belanja item ini, menggunakan SPJ Fiktif dan Mark up harga.
kemudian pada program pengendalian penduduk sebesar Rp 399.090.101 dengan rincian kegiatan meliputi pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam rangka pengendalian kualitas penduduk Rp 56.236.451 dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota sebesar Rp 342.853.650.
Seterusnya pada program pembinaan keluarga berencana Rp 3.331.804.242 dengan rincian kegiatan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan KB sesuai kearifan budaya lokal Rp 699.567.342, pendayagunaan tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB PKB/PLKB sebesar Rp 1.092.909.000, serta kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB Rp 992.063 .200 dan pembedayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pelayanan dan pembinaan kesertaan ber KB Rp 547.254.700.
Kemudian pada program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera (KS) sebesar Rp 2.429.504.000 yang terealisasi sebesar Rp 2.164.223.611 meliputi kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 75.598.611 dan pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat daerah kabupaten/kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga Rp 2.088.625.000.
Sayangnya kepala DPPKB Musi Rawas dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp bersangkutan, hingga berita ini ditayangkan tidak memberikan tanggapan.
Selanjutnya wartawan juga masih menunggu Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP-BPK), dan tindak lanjut pelaporan ke APH apabila terdapat temuan pada pemeriksaan BPK tersebut.(Tim)