MUSI RAWAS — Pembangunan pagar Tempat Pemakaman Umum (TPU) di Kelurahan Muara Kelingi, Kecamatan Muara Kelingi, Kabupaten Musi Rawas, yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun Anggaran 2025, menuai sorotan masyarakat.
Pasalnya, proyek yang baru rampung dalam hitungan bulan tersebut kini sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan. Pantauan di lapangan mendapati merek atau tulisan identitas yang terpasang di atas gerbang masuk TPU sudah banyak yang terlepas dan tidak lagi menempel dengan baik. Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar terkait mutu pekerjaan dan kualitas material yang digunakan.
Sejumlah warga setempat mengaku kecewa dengan hasil pembangunan tersebut. Menurut mereka, seharusnya fasilitas umum yang dibiayai dari uang rakyat dibangun dengan standar kualitas yang baik dan dapat bertahan dalam jangka panjang.
“Ini baru beberapa bulan selesai, tapi sudah seperti itu keadaannya. Kalau bagian atas saja sudah rusak, kami khawatir bagian lain juga menyusul,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.
Kerusakan dini ini dinilai tidak sebanding dengan tujuan pembangunan pagar TPU yang seharusnya memberikan kenyamanan, keamanan, serta nilai estetika bagi lingkungan pemakaman dan masyarakat sekitar.
Saat dikonfirmasi terkait kondisi tersebut, pihak penyedia atau pelaksana kegiatan memberikan tanggapan singkat.
“Iy kak, tunggu kak Yo,” jawab pihak penyedia melalui pesan singkat, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai penyebab kerusakan maupun rencana perbaikan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari instansi teknis terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas mengenai hasil pengawasan, mekanisme pemeliharaan, maupun kemungkinan adanya perbaikan dalam masa pemeliharaan proyek.
Publik berharap pemerintah daerah dan pihak terkait dapat segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek tersebut. Transparansi dan pengawasan ketat dinilai penting agar pembangunan yang menggunakan APBD benar-benar memberikan manfaat maksimal serta tidak menimbulkan kerugian keuangan daerah.