MUSI RAWAS – Pembangunan drainase di Kampung I, Desa Petunang, Kecamatan Tuah Negeri, Kabupaten Musi Rawas, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Musi Rawas Tahun 2024, menuai sorotan warga. Proyek infrastruktur tersebut diduga tidak mengedepankan azas manfaat sebagaimana tujuan utama pembangunan fasilitas publik.
Hasil pantauan di lapangan menunjukkan, drainase yang telah dibangun tidak berfungsi secara optimal. Aliran air terlihat tidak berjalan lancar, sehingga menimbulkan genangan di sejumlah titik. Kondisi ini diperparah dengan tumbuhnya tanaman liar di dalam saluran drainase, yang mengindikasikan lemahnya fungsi teknis bangunan tersebut.
Salah satu warga setempat berinisial RA (33) menyampaikan kekecewaannya terhadap hasil pekerjaan drainase tersebut. Menurutnya, fungsi utama drainase sebagai sarana pengendali aliran air tidak tercapai.
“Air tidak berjalan dengan baik. Seharusnya drainase itu mengalirkan air, bukan malah membuat genangan. Kami menduga pekerjaan ini tidak dikerjakan sebagaimana mestinya,” ujar RA.
RA juga mengungkapkan adanya dugaan pengurangan volume pekerjaan, yang dinilai berpotensi memengaruhi kualitas dan daya guna drainase. Meski demikian, ia menegaskan bahwa dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui mekanisme pemeriksaan resmi oleh pihak berwenang.
“Kami masyarakat awam hanya melihat hasil di lapangan. Kalau memang sesuai perencanaan, tentu drainase ini bisa berfungsi. Karena itu, kami minta ada audit investigatif agar semuanya jelas,” tambahnya.
Menanggapi keluhan warga tersebut, pihak penyedia pekerjaan saat dikonfirmasi memberikan pernyataan singkat. Dalam pesan yang diterima media ini.
“Tunggu lah kak, Dika lagi cari pinjaman.”
Pernyataan tersebut menimbulkan tanda tanya di tengah masyarakat, karena tidak secara langsung menjelaskan terkait kualitas pekerjaan maupun fungsi drainase yang dikeluhkan warga. Hingga saat ini, belum ada penjelasan lebih lanjut dari pihak penyedia mengenai aspek teknis pekerjaan, spesifikasi, maupun dugaan pengurangan volume yang disoroti.
Warga berharap agar instansi teknis terkait, termasuk aparat pengawasan internal pemerintah (APIP) maupun lembaga auditor berwenang, dapat melakukan audit investigatif terhadap proyek drainase tersebut. Audit dinilai penting guna memastikan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan perencanaan, spesifikasi teknis, serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak dinas terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Musi Rawas belum memberikan keterangan resmi. Media ini masih membuka ruang klarifikasi dan konfirmasi sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan profesionalisme jurnalistik.
Pembangunan infrastruktur yang dibiayai dari APBD diharapkan tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan publik menjadi elemen penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan anggaran daerah.