MUARA ENIM – Nama Edison, Bupati Muara Enim, mendadak menjadi sorotan publik setelah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, pada Senin (8/6/2026).
Kabar OTT tersebut langsung menyita perhatian masyarakat karena Edison merupakan kepala daerah yang baru menjabat sejak awal 2025. Sebelum menjadi bupati, ia dikenal sebagai birokrat yang berkarier cukup lama di lingkungan Badan Pertanahan Nasional (BPN).
Edison menjabat sebagai Bupati Muara Enim periode 2025–2030 setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 bersama ratusan kepala daerah hasil Pilkada Serentak 2024.
Berawal dari ASN BPN
Pria kelahiran Desa Banuayu, Kabupaten Muara Enim, 6 Maret 1968 itu memulai karier sebagai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan BPN pada tahun 1995. Dengan latar belakang pendidikan hukum, Edison meniti karier birokrasi hingga dipercaya menduduki sejumlah jabatan strategis.
Sebelum terpilih sebagai bupati, politikus Partai NasDem itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan pada Kantor Wilayah BPN Sumatera Selatan. Posisi tersebut membuat namanya semakin dikenal di kalangan pemerintahan Pendidikan dan masyarakat.
Rekam Jejak Pendidikan
Dalam bidang pendidikan, Edison memiliki perjalanan akademik yang cukup panjang. Ia menyelesaikan pendidikan dasar di SD Negeri 1 Banuayu pada 1981, kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Lubuklinggau dan lulus pada 1984.
Pendidikan menengah atas ditempuh di SMA Negeri 1 Lubuklinggau hingga lulus pada 1987. Setelah itu, ia meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sumatera Utara pada 1992.
Tak berhenti di sana, Edison melanjutkan pendidikan Magister Ilmu Hukum di Universitas Sriwijaya dan berhasil menyelesaikannya pada tahun 2002.
Sejak memimpin Kabupaten Muara Enim, Edison dikenal aktif mendorong reformasi birokrasi di lingkungan pemerintah daerah.
Salah satu kebijakan yang cukup menyita perhatian adalah pelantikan sebanyak 236 pejabat eselon II hingga IV pada Februari 2026. Pada periode yang sama, Pemerintah Kabupaten Muara Enim juga meresmikan Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) sebagai lembaga yang diharapkan menjadi motor penggerak inovasi dan pembangunan berbasis riset.
Di bidang pembangunan ekonomi, Edison memiliki target yang cukup ambisius. Pemerintah Kabupaten Muara Enim menargetkan pertumbuhan ekonomi daerah pada 2026 mencapai 7,44 persen, angka yang digadang-gadang menjadi salah satu yang tertinggi di Sumatera Selatan.
Target tersebut didukung melalui program unggulan bertajuk "Muara Enim MEMBARA", yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Program tersebut mencakup penyediaan sembako murah, pembagian seragam sekolah gratis, hingga santunan kematian sebesar Rp3 juta bagi warga yang memenuhi persyaratan.
Di tengah berbagai program pembangunan yang tengah berjalan, nama Edison kini menjadi perhatian publik setelah OTT yang dilakukan KPK di Kabupaten Muara Enim.
Hingga berita ini ditulis, KPK masih melakukan pendalaman terkait operasi tersebut dan belum mengumumkan secara lengkap konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka.